
SEBAGAI warga negara yang baik, kita tentu memahami pentingnya membayar pajak. Kita melakukannya dengan ikhlas, menyadari bahwa dana yang kita setorkan adalah kontribusi kita untuk pembangunan bangsa.
Namun, apakah keikhlasan kita dalam membayar pajak juga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang adil dan transparan?
Inilah pertanyaan yang menggelitik hati saya, dan mungkin juga hati kita semua yang tinggal di negeri ini.
Baru-baru ini, saya menonton cuplikan sebuah obrolan di IG yang lengkapnya ada di kanal YouTube Dedi Mulyadi yang cukup membuka mata kita semua.
Obrolan ini membahas tentang ketidaksesuaian antara pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat dengan anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Obrolan tersebut juga menyoroti fakta bahwa jika saja seluruh pendapatan pajak kendaraan dialokasikan untuk jalan, perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.
Bahkan, dengan dana tersebut, bukan hanya jalan biasa yang bisa diperbaiki, tetapi juga pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti flyover, underpass, LRT, dan BRT.
Bukan Pasrah, Tetapi Bertanggung Jawab
Sebagai warga negara biasa, saya tentu menyadari bahwa kita tidak boleh hanya berdiam diri melihat ketidaksesuaian ini.
Kita tidak boleh hanya menerima dengan lapang dada dan ikhlas tanpa ada upaya untuk melakukan perubahan yang berarti.
Ikhlas bukan berarti pasrah. Ikhlas justru menuntut kita untuk bertindak, untuk memperjuangkan keadilan.
Kita, sebagai rakyat, memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Uang pajak yang kita bayarkan adalah amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik.
Jika ada ketidaksesuaian, kita punya hak untuk bersuara, untuk mengkritik, dan untuk menuntut perbaikan.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab.
Salah satu tanggung jawab tersebut adalah memastikan bahwa pajak yang kita bayarkan digunakan dengan benar dan efektif untuk kepentingan publik.
Menerima dengan lapang dada dan ikhlas begitu saja tanpa upaya perubahan, sama saja dengan membiarkan ketidakadilan dan potensi penyalahgunaan wewenang terus terjadi.
Mendengar ketimpangan penggunaan pajak pada pembangunan yang tidak sesuai itu, seorang teman berkata pada saya: “Sudah, ikhlaskan saja,” katanya, ringan. Ia dikenal seorang yang paham agama.
Bukankah, konsep ikhlas dalam ajaran agama seringkali disalahartikan sebagai pasrah tanpa melakukan upaya perbaikan.
Ikhlas seharusnya mendorong kita untuk berbuat baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebaikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana publik.
Ikhlas tidak berarti kita harus menerima ketidakadilan dengan diam.
Rakyat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Dengan menyuarakan aspirasi dan melakukan pengawasan, rakyat dapat membantu memastikan bahwa pemerintah daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Jika semua rakyat hanya menerima dan pasrah, maka potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran akan semakin besar.
Bersyukur atas nikmat Allah tidak berarti kita harus menutup mata terhadap ketidakadilan atau masalah di sekitar kita.
Bersyukur juga berarti menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk kebaikan dan perbaikan, termasuk dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Upaya Perubahan yang Bisa Dilakukan
Kita dapat menyuarakan aspirasi melalui berbagai cara, seperti forum diskusi publik, media sosial, atau petisi.
Mengangkat isu ini ke permukaan akan membantu meningkatkan kesadaran publik dan menekan pemerintah daerah untuk bertindak.
Pemilu adalah sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang jujur dan amanah.
Dengan berpartisipasi dalam pemilu, kita dapat membantu memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk perbaikan dan transparansi.
Kita dapat mengawasi kebijakan pemerintah daerah melalui dokumen publik, laporan keuangan, atau data yang terbuka.
Jika menemukan indikasi penyimpangan, kita dapat melaporkannya ke pihak berwenang atau organisasi masyarakat sipil.
Organisasi masyarakat sipil seringkali memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Dengan bergabung, kita dapat memperkuat gerakan perubahan dan bersama-sama melakukan advokasi.
Salah satu kunci perubahan adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Kita dapat ikut serta dalam upaya mendidik masyarakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Penutup
Ikhlas dan bersyukur atas nikmat Allah bukan berarti kita harus menerima ketidakadilan dengan pasrah.
Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama.
Kita tidak perlu menerima begitu saja, tetapi harus berikhtiar dan berupaya melakukan perubahan yang berarti.
Dengan melakukan tindakan nyata, kita bukan hanya menjadi rakyat yang bersyukur, tetapi juga menjadi rakyat yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan upaya bersama dan konsisten, kita dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan adil.